Rangkuman Materi Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara - PKN (My Journey)

A. Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara 

1. Pengerian Hak dan Kewajiban Warga Negara

• Pengertian hak --> hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.
• Pengertian kewajiban --> Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

2. Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia

• Hak atas kewarganegaraan
• Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
• 
  

  Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
• 
  

  Hak dan kewajiban bela negara
• 
  

  Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
• 
  

  Kemerdekan memeluk agama
• 
  

  Pertahanan dan keamanan negara
• Hak mendapat pendidikan
• Memajukan kebudayaan nasional Indonesia
• Hak warga negara atas usaha perekonomian
• 
  

  Kesejahteraan sosial 

B. Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 

• Sikap tidak toleran
• Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
• Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
• Penyalahgunaan kekuasaan
• Ketidaktegasan aparat penegak hukum
• Penyalahgunaan teknologi 

C. Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara 

a. Upaya pencegahan

• Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
• Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara .
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik .
• Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik .
• Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara.

b. Upaya penanganan

Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut. 

• Kepolisian 

1. Penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) .
2. Tindak pidana terorisme.
3. Pelanggaran peraturan lalu lintas.

• Tentara Nasional Indonesia 

1. Gerakan separatisme.
2. Ancaman keamanan dari luar.
3. dll

• Komisi Pemberantasan Korupsi -->Kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

• Lembaga peradilan --> Menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara